Bandar Lampung — Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Lampung, M. Alzier Dianis Tabrani Daud, S.H., menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Menurutnya, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan desain konstitusional yang tepat dan tidak boleh diganggu gugat.
Alzier menegaskan bahwa penegasan Komisi III DPR RI terkait kedudukan Polri telah memberikan kepastian hukum sekaligus menutup ruang spekulasi publik yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Ia menilai, Polri sebagai alat negara harus bertanggung jawab langsung kepada Presiden agar mampu menjalankan fungsi penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan masyarakat secara profesional dan independen.
“Sebagai organisasi pekerja, KSPSI melihat stabilitas keamanan dan kepastian hukum sebagai fondasi utama bagi iklim ketenagakerjaan dan investasi. Sikap Kapolri yang konsisten menjaga Polri tetap di bawah Presiden adalah langkah strategis untuk memastikan netralitas dan profesionalisme institusi kepolisian,” ujar Alzier, Selasa (27/1).
Menurutnya, wacana pembentukan Kementerian Kepolisian justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan membuka ruang intervensi politik sektoral yang dapat melemahkan penegakan hukum. Hal tersebut, kata Alzier, bertentangan dengan semangat Reformasi 1998 yang menempatkan Polri sebagai institusi sipil yang mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Negara.
Alzier juga mengapresiasi komitmen Komisi III DPR RI dalam mendorong reformasi Polri secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek struktural, tetapi juga kultural. Penguatan pengawasan, pemanfaatan teknologi, serta penegakan nilai hak asasi manusia dinilainya sebagai langkah penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap Polri.
“KSPSI Lampung mendukung penuh reformasi Polri yang berkelanjutan. Polri yang profesional, transparan, dan modern akan berdampak langsung pada rasa aman pekerja serta kelancaran aktivitas ekonomi nasional,” tegasnya.
Ia berharap, sinergi antara Polri, DPR, dan pemerintah terus diperkuat demi menjaga keamanan, demokrasi, dan keadilan sosial. “Kami percaya, di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri mampu menjaga marwah reformasi dan tetap setia pada amanat konstitusi,” pungkas Alzier.